Menempati sebuah gedung Badan PTSP yang dibangun pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Kendari. Gedung ini merupakan cikal bakal beroperasionalnya PTSP yang kemudian difungsikan sebagai wadah PTSP di Kota Kendari yang berada dipusat bisnis Jalan di depan Citra Land Kendari, Samping Rumah Sakit Abunawas. Kelahiran Unit Pelaksaan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) dimulai di Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan PTSP di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Pergub 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Prov. Sulawesi Tenggara yaitu Penaanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam iklim yang kurang kondusif, karena adanya “public image” dan “public distrust” terhadap birokrasi pemerintahan, apalagi birokrasi pelayanan yang terkait dengan aspek-aspek “lincense dan permit” (Perizinan dan Non Perizinan). Langkah awal pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu diawali dengan:

1.Menyamakan Persepsi antara Gubernur, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2.Menyiapkan anggaran dalam Operasional APBD, menyusun SOP dan SPP
3.Penempatan mekanisme pengaduan
4.Penyiapan sarana dan prasarana
5.Penyiapan pegawai penyelenggara PTSP
6.Penyusunan sistem informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
7.Penyebarluasan informasi penyelenggara PTSP
8.Penyiapan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Badan PTSP selaku Administrator PTSP diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013. Prinsip PTSP pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dilakukan dengan membuat mekanisme sistem dan prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan.

PTSP juga telah menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau persyaratan. Dalam proses pengurusan perizinan di PTSP semua bebas biaya atau gratis, kecuali beberapa perizinan yang engenakan retribusi berdasarkan peraturan.

Pada tahapan awal berdirinya PTSP pengurusan berbagai perizinan masih menggunakan sistem “walk in Customer” atau orang harus datang ke Gedung PTSP, nantinya layanan ini akan terus dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang terintegrasi berbasis web dan dapat diakses masyarakat secara online, baik untuk mengajukan permohonan perizinan maupun aktifitas lainnya, sistem ini nantinya akan dapat diaksesoleh seluruh pengguna di PTSP maupun Unit Reaksi Cepat (URC) di SKPD melalui jaringan Komputer yang tersedia, sistem ini memiliki Data Center di Server PTSP. Apabila terdapat proses perizinan yang memerlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota ataupun mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, atau memerlukan kajian teknis maupun tinjauan lapangan, maka komponen yang ada di PTSP akan memerlukan pendampingan (channelling) sampai dengan selesainya perizinan, masyarakat yang mengurus izin tidak perlu harus bolak balik hanya untuk mengurus izin, fungsi ini akan dijalankan oleh suatu tim khusus yang disebut Unit Reaksi cepat yang terdiri dari 20 sektor.